Setara Institute: Polri Harus Solid, Profesional, dan Berintegritas
loading...
Partai Gerindra menunjuk Ahmad Riza Patria sebagai Koordinator Sekretariat Bersama (Sekber) Relawan Prabowo Presiden. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, Polri harus solid, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan mandat sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, tidak ada jalan lain bagi Polri kecuali melakukan percepatan reformasi dengan suatu desain komprehensif, berbasis bukti, dan berkelanjutan.
"Polri harus solid, profesional, berintegritas dalam menjalankan mandat, sebagaimana pesan Jokowi. Karena jika tidak berbenah, pada akhirnya, kinerja Polri juga akan merusak kinerja Jokowi, karena Jokowi adalah atasan Kapolri," kata Hendardi, Jumat (21/10/2022).
Untuk diketahui, Polri terus dalam sorotan masyarakat. Setelah kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat yang menyeret banyak perwira Polri ke pengadilan, kegagalan pencegahan potensi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, masyarakat dikejutkan dengan dugaan keterlibatan salah satu jenderal dalam peredaran narkoba.
Presiden Jokowi pun tidak tinggal diam. Jokowi mengumpulkan para perwira tinggi dan menengah di internal Polri di Istana Negara, Jakarta beberapa waktu lalu. Presiden Jokowi dalam arahannya memerintahkan agar Polri berbenah. Jokowi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak tegas polisi yang melanggar aturan.
Jokowi juga ingin polisi meninggalkan kemewahan, lebih peka dengan kondisi masyarakat yang sedang krisis. "Pengarahan langsung Presiden Jokowi terhadap 559 pejabat Polri dari unsur Mabes Polri, Polda, dan Polres adalah agenda luar biasa yang menggambarkan kegeraman presiden atas kinerja institusi Polri menjalankan mandat konstitusionalnya menjaga keamanan, memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat dan menegakkan hukum," ujar Hendardi.
Sebagaimana permintaan Jokowi, Hendardi mengatakan, internal Polri harus solid dan harus tampil percaya diri. Kalau terlihat ragu dan tidak tegas, justru akan semakin menurunkan kepercayaan publik.
Baca juga: Mantan Kabareskrim: Masyarakat Menginginkan Polri yang Humanis dan Dipercaya
"Keretakan dan terganggunya kohesi anggota di tubuh Polri, bukan hanya akan melemahkan kepercayaan publik, tetapi potensi politisasi sistematis kelompok-kelompok tertentu, baik yang sejak lama menanti momentum ini karena merasa diperlakukan tidak adil dalam penegakan hukum, maupun conflict entrepreneurs yang memanfaatkan kelemahan Polri untuk mengganggu keamanan, melakukan tindakan terorisme, maupun menciptakan instabilitas," kata Hendardi.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Makassar, Ali Armunanto mengapresiasi ketegasan Jokowi dalam membenahi Polri. Dia menilai Jokowi jelas ingin memperbaiki citra Polri.
"Saya rasa hal ini sangat perlu dilakukan dan pantas mendapatkan apresiasi, karena memang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri akibat beberapa kasus-kasus yang selama ini terjadi dan kesewenangan Kepolisian," kata Ali.
"Polri harus solid, profesional, berintegritas dalam menjalankan mandat, sebagaimana pesan Jokowi. Karena jika tidak berbenah, pada akhirnya, kinerja Polri juga akan merusak kinerja Jokowi, karena Jokowi adalah atasan Kapolri," kata Hendardi, Jumat (21/10/2022).
Untuk diketahui, Polri terus dalam sorotan masyarakat. Setelah kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat yang menyeret banyak perwira Polri ke pengadilan, kegagalan pencegahan potensi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, masyarakat dikejutkan dengan dugaan keterlibatan salah satu jenderal dalam peredaran narkoba.
Presiden Jokowi pun tidak tinggal diam. Jokowi mengumpulkan para perwira tinggi dan menengah di internal Polri di Istana Negara, Jakarta beberapa waktu lalu. Presiden Jokowi dalam arahannya memerintahkan agar Polri berbenah. Jokowi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak tegas polisi yang melanggar aturan.
Jokowi juga ingin polisi meninggalkan kemewahan, lebih peka dengan kondisi masyarakat yang sedang krisis. "Pengarahan langsung Presiden Jokowi terhadap 559 pejabat Polri dari unsur Mabes Polri, Polda, dan Polres adalah agenda luar biasa yang menggambarkan kegeraman presiden atas kinerja institusi Polri menjalankan mandat konstitusionalnya menjaga keamanan, memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat dan menegakkan hukum," ujar Hendardi.
Sebagaimana permintaan Jokowi, Hendardi mengatakan, internal Polri harus solid dan harus tampil percaya diri. Kalau terlihat ragu dan tidak tegas, justru akan semakin menurunkan kepercayaan publik.
Baca juga: Mantan Kabareskrim: Masyarakat Menginginkan Polri yang Humanis dan Dipercaya
"Keretakan dan terganggunya kohesi anggota di tubuh Polri, bukan hanya akan melemahkan kepercayaan publik, tetapi potensi politisasi sistematis kelompok-kelompok tertentu, baik yang sejak lama menanti momentum ini karena merasa diperlakukan tidak adil dalam penegakan hukum, maupun conflict entrepreneurs yang memanfaatkan kelemahan Polri untuk mengganggu keamanan, melakukan tindakan terorisme, maupun menciptakan instabilitas," kata Hendardi.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Makassar, Ali Armunanto mengapresiasi ketegasan Jokowi dalam membenahi Polri. Dia menilai Jokowi jelas ingin memperbaiki citra Polri.
"Saya rasa hal ini sangat perlu dilakukan dan pantas mendapatkan apresiasi, karena memang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri akibat beberapa kasus-kasus yang selama ini terjadi dan kesewenangan Kepolisian," kata Ali.
(abd)
Lihat Juga :
